✔ Petunjuk Operasional Dak, Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Pendidikan Tahun 2019

Dinektorat Pembinaan Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dana Alokasi Khusus Fisik

Subbidang Pendidikan

Sekolah Dasar

Petunjuk Operasional DAK, Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Pendidikan Tahun 2019

DAFTAR ISI

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 141 / 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAK 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN : Silahkan ambil dengan cara mendownload pada link di bawah ini.

• Download Batang Tubuh Tentang Petunjuk Teknis DAK Tahun 2019
• Download Lampiran I – Bidang Pendidikan
• Download Lampiran I – Bidang Kesehatan
• Download Lampiran I – Bidang Perumahan dan Pemukiman
• Download Lampiran I – Bidang Industri Kecil dan Menengah
• Download Lampiran I – Bidang Pertanian
• Download Lampiran I – Bidang Kelautan dan Perikanan
• Download Lampiran I – Bidang Pariwisata
• Download Lampiran I – Bidang Jalan
• Download Lampiran I – Bidang Air Minum
• Download Lampiran I – Bidang Sanitasi
• Download Lampiran I – Bidang Irigasi
• Download Lampiran I – Bidang Pasar
• Download Lampiran I – Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• Download Lampiran I – Bidang Transportasi
• Download Lampiran II 
• Download Lampiran III

Inilah Selengkapnya.

Peraturan Presiden Nomo 141  Tahun 2019 wacana Juknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2019

BATANG TUBUH

Petunjuk Teknis DAK Tahun 2019

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FTSIK
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 
Menimbang : 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol8 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OL9, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2Ol9;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan;2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2Ol9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

 

MEMUTUSI(AN:

 
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA                     ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2OI9.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik yakni dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada kawasan tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai acara khusus fisik yang merLlpakan urusan kawasan dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Pemerintah Daerah yakni kepala kawasan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kawasan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kawasan otonom.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah yakni kesatuan masyarakat aturan yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah yakni gubernur untuk kawasan provinsi atau bupati untuk kawasan kabupaten atau walikota untuk kawasan kota.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD yakni perangkat kawasan pada pemerintah kawasan selaku pengguna anggaran lbarang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN yakni planning keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Ra}ryat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD yakni planning keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kementerian Negara/Lembaga yakni Kementerian Negara/Lembaga yang kiprah dan fungsinya terkait dengan pengelolaan masing-masing bidang DAK Fisik.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

BAB II
BIDANG DAK FISIK
Pasal 2

(1) DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga)jenis, meliputi:a. DAK Fisik Reguler;b. DAK Fisik Penugasan; danc. DAK Fisik Afirmasi.

(2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat bidang:a. pendidikan;b. kesehatan dan keluarga berencana;c. perumahan dan pemukiman;d. industri kecil dan menengah;e. pertanian;f. kelautan dan perikanan;g. pariwisata;h. jalan;i. air minum;j. sanitasi;k. irigasi;l. pasar;m. lingkungan hidup dan kehutanan; dann. transportasi.

BAB III
PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH
Pasal 3

 


(1) Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:a. penganggaran;b. persiapan teknis;c. pelaksanaan;d. pelaporan; dane. pemantauan dan evaluasi. 

(2) Pengelolaan setiap bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan fatwa teknis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(3) Dalam hal setiap bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 memerlukan standar teknis kegiatan, penyusunan standar teknis kegiatan mengacu kepada petunjuk operasional yang ditetapkan oleh menteri/ pimpinan lembaga.
(4) Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 2 (dua) ahad setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.
(5) Dalam hal terdapat perubahan petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri/pimpinan forum memutuskan perubahan petunjuk operasional paling lambat minggu kedua bulan Maret.

Bagian Kesatu
Penganggaran
Pasal 4

 

(1)	Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) aksara a, Kepala Daerah menganggarkan DAK Fisik dalam APBD dan/atau perubahan APBD mengacu pada fatwa teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan petunjuk operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
(2)	Penganggaran DAK Fisik dalam APBD dan/atau perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)	Bidang dan besaran pagu yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rincian alokasi DAK Fisik per kawasan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau isu resmi mengenai alokasi DAK Fisik yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
(4)	Dalam hal kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara ditetapkan sebelum rincian alokasi DAK Fisik per kawasan ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau isu resmi mengenai alokasi DAK Fisik yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK Fisik pribadi ditampung dalam prosedur pembahasan APBD.
(5)	Dalam hal APBD tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan sebelum rincian alokasi DAK Fisik per kawasan ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau isu resmi mengenai alokasi DAK Fisik dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, Pemda menyesuaikan alokasi DAK Fisik dimaksud mendahului perubahan APBD dengan cara memutuskan peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan pembagian terstruktur mengenai APBD tahun anggaran berkenaan.
(6)	Dalam hal penganggaran DAK Fisik pada APBD tahun anggaran berkenaan tidak sesuai dengan fatwa teknis dan petunjuk operasional, Pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran DAK Fisik mendahului perubahan APBD dengan cara memutuskan peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan pembagian terstruktur mengenai APBD tahun anggaran berkenaan.

dan sterusnya .......................
Demikianlah yang sanggup kami sampaikan.

Semoga sekolah Bapak Ibu menjadi Sekolah yang berkarakter dan berkualitas, Sekolah Cerdas Berkarakter untuk menyongsong Revolusi Industri 4.0.

Bagikan Artikel ini